Empat Syarat Agar Redenominasi Rupiah Bisa Sukses

Jakarta : Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui banyak negara yang gagal menjalankan proses penyederhanaan nominal nilai uang (redenominasi). Namun tak sedikit pula yang berhasil melalui proses panjang tersebut.
"Perlu juga dipelajari kasus kegagalan redenominasi di negara lain," kata Agus dalam Kick Off Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah Redenominasi di Jakarta, Rabu (23/1/2013).

Menurut Agus, beberapa negara yang berhasil melaksanakan redenominasi diantara Turki, Rumania, Polandia, dan Ukraina.
Dari negara-negara tersebut, pemerintah Indonesia

Cukai Pulsa Itu Lucu Jadi Menggemaskan

Rencana pemerintah memberlakukan cukai terhadap pulsa telepon seluler cukup mengejutkan sekaligus menggemaskan. Apalagi alasan tambahan tarif itu cenderung dibuat-buat. Yakni, demi mengendalikan konsumsi pulsa lantaran aktivitas berkomunikasi melakui ponsel berbahaya bagi kesehatan.
Seperti didalihkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan, Bambang Brodjonegoro dalam pertemuan dengan Komisi Keuangan DPR, Selasa (11/12), penggunaan ponsel lebih dari 10 tahun akan menggandakan risiko kanker otak. Selain itu, menurutnya telepon seluler juga bisa menimbulkan tumor, leukimia, dan lain-lain penyakit seram.

Dengan asumsi yang seolah-olah mulia itu, pemerintah ingin mengenakan cukai terhadap pulsa agar konsumsi lebih terkendali dan masyarakat sehat. Pagi-pagi, walaupun belum diajukan secara resmi, DPR sudah menyatakan sepakat. Itu terlihat dari pernyataan Ketua Komisi Keuangan dari Fraksi PDI Perjuangan Izederik Emir Moeis.

Padahal kalau mau jujur, maksud pemerintah cukup jelas, yaitu meningkatkan pendapatan negara lewat pajak.

Banjir, Jaringan XL Axiata Tetap Aman

jakarta - Sampai saat ini, jaringan PT XL Axiata Tbk (XL) tetap aman. Vice President Region XL Jabodetabek, Asni Juita, mengatakan sebanyak 6.382 BTS XL yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dapat beroperasi dengan baik dan tidak mengalami gangguan yang berarti.

"Sejumlah BTS XL memang ada yang terendam banjir. Namun secara keseluruhan, tidak berdampak pada jaringan XL karena sebelumnya XL juga telah melakukan antisipasi untuk BTS yang berada di wilayah-wilayah rawan banjir," kata Asni dalam siaran pers, Jumat, 18 Januari 2013.

XL adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Mulai beroperasi secara komersial sejak 8 Oktober 1996, XL saat ini adalah penyedia layanan seluler dengan jaringan yang luas dan berkualitas di seluruh Indonesia bagi pelanggan ritel (Consumer Solutions) dan solusi bagi pelanggan korporat (Business Solutions). XL satu-satunya operator yang memiliki jaringan serat optik yang luas.

XL telah meluncurkan XL 3G pada 21 September 2006, layanan telekomunikasi selular berbasis 3G pertama yang tercepat dan terluas di Indonesia. XL dimiliki secara mayoritas oleh Axiata Group Berhad (Axiata Group) melalui Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (66,549 persen) serta publik (33,451 persen). XL menjadi bagian dari Axiata Group bersama-sama dengan Robi (Bangladesh), HELLO (Cambodia), Idea (India), MTCE (Iran), Celcom (Mallaysia), Multinet (Pakistan), M1 (Singapore), SIM (Thailand), dan Dialog (Sri Lanka).

Terkait banjir yang terj`di di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk sebagian besar wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, XL Axiata Region Jabodetabek ikut peduli membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak banjir dari luapan sungai maupun kali di sekitarnya.

Kata Pulsa Diganti Deposit

JAKARTA - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) berencana melarang operator seluler untuk menggunakan istilah "pulsa" mulai tahun ini. Kata yang dianggap lebih tepat untuk menggantikan istilah "pulsa" adalah "deposit",  yang nantinya akan digunakan sebagai alat pembayaran elektronik (e-payment)

"Istilah pulsa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Sebenarnya pulsa waktu itu digunakan saat masih era telekomunikasi analog. Sekarang kan era digital, istilahnya sudah tidak pas. Harusnya diganti dengan kata deposit. Kita akan coba kaji hal itu (penggantian istilah-red)," ujar Anggota BRTI, Ridwan Effendi, Kamis (10/1).

Menurut Ridwan, selain sudah tidak relevan, pulsa juga dianggap tidak memiliki nilai yang tetap tercampur dengan program marketing masing-masing operator sehingga nilainya berbeda-beda. Ini tentu menjadi masalah jika "pulsa" dijadikan sebagai alat pembayaran. "Bisa merugikan, dan tidak mendukung mobile payment, mobile wallet dan mobile commerce," sebutnya

Sebab di luar negeri pulsa atau deposit telah sejak lama dijadikan alat pembayaran elektronik. Di Jepang, metode pembayaran elektronik dengan menggunakan telepon seluler telah digunakan sejak 2004. Pembayaran elektronik ini dilakukan tanpa harus memberikan uang atau menggesek  kartu (contactless).

"Dengan kondisi sekarang, sepertinya memungkinkan teknologi ini diimplementasikan di Indonesia," lanjutnya

Dia mengaku, kebijakan tersebut sudah menjadi perhatian cukup lama dari Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) khususnya BRTI.

"Perlu pembahasan bersama dengan seluruh stakeholder telekomunikasi baik itu operator, maupun Bank Indonesia. Kita sudah menuju ke arah sana," tandasnya.

Deposit adalah jumlah yang riil dibayarkan pelanggan kepada operator, dan tidak boleh dicampur adukkan dengan program marketing apapun. Tahun ini BRTI berencana mensosialisasikan penggunaan istilah deposit dan pemanfaatannua sebagai alat bayar.

"Konsekuensinya, operator harus merestrukturisasi bisnis marketing mereka," kata Sigit Puspito Wigati, Anggota BRTI yang lain.

Implementasinya, operator bisa mengganti bonus berupa nominal pulsa atau deposit, menjadi bonus berupa gratis SMS atau bicara dengan durasi tertentu. BRTI akan mensosialisasikan kebijakan baru tersebut kepada Bank Indonesia dan operator.

"Diharapkan pertengahan tahun ini kebijakan seperti itu sudah dapat diterapkan," tandasnya

Sementara itu, anggota BRTI lainnya Riant Nugroho menambahkan, beberapa hal yang akan terjadi jika istilah pulsa tetap digunakan adalah kerugian moral lantaran salah kaprah penggunaan istilah. Penggunaan pulsa dengan nilai yang berbeda-beda juga bisa merugikan pelanggan.

"Perbankan juga akan rugi karena penetrasi produk mereka terhambat," jelasnya.(wir)

Gara-gara Banjir, Layanan ATM BNI Offline

Jakarta - Banjir yang melanda Jakarta mengganggu kegiatan bisnis perbankan. Salah satunya PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) yang terpaksa mematikan sejumlah mesin Anjungan Tunai Mandiri lantaran terendam dan tak mendapat pasokan listrik.

Menurut Sekretaris Perusahaan BNI, Tribuana Tunggadewi, saat ini 57 dari 2.566 mesin ATM terpaksa dimatikan. Selain itu, 27 dari 478 outlet BNI di Jakarta dan sekitarnya ditutup. "Akses menuju ATM dan outlet tergenang air dan listrik mati," kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Januari 2013.

Penghentian operasi ATM dan outlet, kata Tribuana, hanya berlangsung sementara. Jumlah ATM dan gerai yang ditutup pun relatif kecil jika dibandingkan dengan seluruh layanan BNI di Jakarta. Perseroan telah menyediakan perangkat pengganti dan akan mengoperasikannya dalam waktu dekat. "Sehingga dampak terburuk akibat bencana ini bisa ditekan," ujarnya.

Tribuana mengatakan banjir tidak mempengaruhi layanan SMS banking dan Internet banking. Nasabah tetap bisa menggunakan layanan tersebut. BNI juga mendirikan pos bantuan untuk korban banjir di Cililitan dan Bidara Cina, Jakarta Timur; Rawa Buaya, Jakarta Barat, dan Bendungan Hilir/Karet Tengsin di Jakarta Pusat.